CHINA, RAKSASA EKONOMI DUNIA

DOSEN                   : MUHAMMAD FIRDAUS
MATA KULIAH          : PEREKONOMIAN INDONESIA # (SOFTSKILL)

   
       Kemajuan sebuah negara salah satunya ditentukan dari kekuatan ekonomi yang menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Dengan kata lain, jika ingin mengetahui tingkat kemajuan perekonomian suatu negara, kita bisa melihat dari pendapatan per kapita negara tersebut. Pendapatan per kapita pada dasarnya adalah pendapatan rata-rata penduduk pada suatu negara. Semakin tinggi pendapatan per kapita suatu negara mencerminkan kemakmuran negara tersebut.

       Republik Rakyat China atau yang biasa disebut dengan China merupakan negara dengan perekonomian yang maju. Negara yang menganut paham komunis ini menggunakan paham ekonomi campuran untuk menjalankan roda perekonomian negaranya. Dalam hal ekspor impor, China termasuk dalam daftar negara yang melakukan ekspor dan impor terbesar. Bahkan, diramalkan kekuatan ekonomi China akan mengalahkan Amerika Serikat. Pendapatan per kapita China mencapai $8.382.

A. PENDAPATAN NASIONAL CHINA/REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK (RRT)

     Sejak akhir tahun 1970-an, RRT telah mengubah sistem perekonomiannya dari sistem ekonomi tertutup dan centrally planned menjadi sistem ekonomi yang lebih berorientasi pada pasar. Dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut pada tahun 2010 RRT berhasil menjadi eksportir terbesar di dunia. Reformasi ekonomi RRT dimulai secara bertahap yakni keluar dari sistem pertanian kolektif dan meluaskannya dalam liberalisasi harga, desentralisasi fiskal, meningkatkan otonomi BUMN, mendiversifikasi sistem perbankan, mengembangkan pasar saham, meningkatkan pertumbuhan sektor swasta, dan membuka diri terhadap perdagangan, serta investasi luar negeri.

   Pada tahun 2012, di tengah terjadinya krisis keuangan global, RRT masih mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tetap. Beberapa prestasi yang dicapai oleh RRT di antaranya adalah kenaikan GDP dari RMB 26,6 triliun (US$ 4,2 triliun) menjadi RMB 51,9 trilyun (US$ 8,3 triliun), yang menempatkan RRT di peringkat kedua secara global. Disamping itu, pendapatan pemerintah juga naik dari RMB 5,1 triliun (US$ 822 miliar) menjadi RMB 11,7 triliun (US$ 1,88 triliun) dengan penambahan lapangan kerja sebanyak 58,7 juta.

       Di bidang infrastruktur, selama periode lima tahun, pemerintah telah berhasil membangun lebih dari 18 juta unit rumah bersubsidi dan perbaikan 12 juta unit rumah di daerah pinggiran. Disamping itu, juga telah berhasil dibangun 19.700 km jalur kereta api, dimana 8951 kmnya adalah jalur kereta api cepat. Pemerintah juga telah membangun 609.000 km jalan baru, dengan 42.000 merupakan jalan tol, yang menambah panjang jalan tol secara keseluruhan menjadi 95.600 km. Lebih lanjut, juga telah dibangun 31 bandara dan 602 pelabuhan untuk 10.000 ton kapal serta pembangunan proyek besar untuk mengalirkan gas dan listrik dari barat ke timur.

     Salah satu kunci keberhasilan Pemerintah RRT dalam mempertahankan pertumbuhan ekonominya di tengah krisis global adalah penerapan kebijakan fiskal yang pro-aktif, kebijakan easy moneter, penerapan kebijakan finansial secara penuh, peningkatan belanja pemerintah, dan membuat pengurangan pajak secara struktural. Disamping itu, juga dilakukan penyesuaian giro wajib minimum dan suku bunga untuk mempertahankan pertumbuhan yang tepat dalam suplai uang dan kredit. Dalam merespon tren perubahan makro ekonomi, pemerintah juga secara cepat mengintensifkan implementasi kebijakan, mengurangi daya dorong dari kebijakan stimulus secara tepat waktu, dan mengimplementasikan kebijakan fiskal pro-aktif dan kebijakan moneter yang hati-hati.

     Dalam upaya untuk mempercepat penyesuaian struktur ekonomi dan mengembangkan kualitas serta kinerja pembangunan ekonomi, pemerintah telah melakukan serangkaian upaya untuk mendorong permintaan domestik. Sebagai hasilnya, kontribusi permintaan domestik terhadap pertumbuhan ekonomi meningkat.

     Di bidang industri, RRT melakukan berbagai upaya untuk mempromosikan transformasi sektor industri yang akhirnya menjadikan industri manufaktur RRT terbesar di dunia, dengan pertumbuhan nilai tambah tahunan rata-rata mencapai 13,4%. Hal ini sekaligus menjadikan manufaktur teknologi tinggi sebagai pilar utama ekonomi RRT.

     Disamping itu, pada periode lima tahun ini, industri strategis termasuk clean energy, konservasi energi, perlindungan lingkungan, teknologi komunikasi dan bio-medicines telah tumbuh dengan cepat. Kontribusi sektor jasa terhadap GPD juga meningkat sekitar 2,7%, dan membuat sektor ini mampu menciptakan lapangan kerja lebih banyak dari sektor lain.

   Perdagangan internasional RRT dalam kurun waktu lima tahun terakhir rata-rata tumbuh 12,2%/tahun dan RRT menempati peringkat kedua negara perdagangan terbesar dunia. RRT telah menjadi pengekspor terbesar dunia dan kontribusinya terhadap pasar internasional juga meningkat lebih dari 2 percentage point dibandingkan tahun 2007. Untuk investasi, selama lima tahun pemerintah telah menggunakan investasi asing sebanyak US$ 552,8 miliar. Dan untuk mendorong ekspansi pengusaha RRT keluar negeri, pemerintah menerapkan strategi go global. Outbound direct investment RRT naik dari US$ 24,8 miliar di tahun 2007 menjadi US$ 77,22 miliar di tahun 2012, dengan pertumbuhan pertahun mencapai 25,5%. Jumlah ini sekaligus menjadikan RRT sebagai salah satu sumber investasi utama dunia.

   Tahun 2013 merupakan tahun yang crucial untuk melanjutkan implementasi Rencana Lima Tahunan ke-12. Dalam kaitan ini, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan GDP sebesar 7,5%, CPI (inflasi) sebesar 3,5%, penambahan 9 juta lapangan kerja, tingkat pengangguran urban di bawah 4,6%, dan terus mengembangkan balance of payment. Dalam kaitan ini, pemerintah akan meneruskan kebijakan fiskal yang proaktif, pertama dengan menaikkan defisit dan utang pemerintah melalui cara yang sesuai. Tahun ini, diproyeksikan defisit sebesar RMB 1,2 trilyun (US$ 200 miliar), RMB 400 triliun (US$ 64,5 miliar) lebih dibandingkan anggaran tahun lalu. Ini terdiri dari defisit pemerintah pusat sebesar RMB 850 milyar (US$ 137 miliar), dan RMB 350 miliar (56,4 miliar) dalam bentuk obligasi yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kedua, pemerintah akan memperbaiki kebijakan pemotongan pajak struktural dengan fokus mempercepat proyek percontohan untuk menggantikan business tax dengan VAT. Ketiga, akan mengoptimalkan struktur pengeluaran pemerintah dengan prioritas pada belanja pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan bidang lain yang penting untuk masyarakat. Pemerintah akan memperketat pengeluaran administratif dan melakukan penghematan. Investasi dari pemerintah pusat utamanya akan dialokasikan untuk proyek rumah bersubsidi, proyek infrastruktur terkait pertanian, jaminan sosial dan proyek lain untuk pengurangan emisi dan perlindungan lingkungan. Dan keempat, memperkuat pengelolaan utang pemerintah daerah.

B. KEMISKINAN 

     Pertumbuhan ekonomi, dihitung berdasarkan pendekatan nilai riil produk domestic bruto (gross domestic bruto), bukan semata-mata menunjukkan peningkatan produk atau pendapatan secara makro. Pertumbuhan ekonomi telah menaikkan pendapatan perkapita masyarakat.

     Tolak ukur lain mengenai kesejahteraan (sekaligus kemiskinan) penduduk sebuah negara, yang bukan ditinjau berdasarkan aspek pendapatan, sangatlah bervariasi. Ada yang berpendekatan ekonomi, ada juga yang berpendekatan social.

     Tingkat kesejahteraan penduduk dapat pula dilihat melalui alokasi pengeluaran konsumsinya. Semakin sejahtera penduduk suatu negeri, maka semakin kecil pengeluaran konsumsinya untuk pembelian bahan pangan.

       Upaya China menggenjot pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir berdampak pada peningkatan taraf hidup warganya. Alhasil, angka kemiskinan di negara ekonomi terbesar kedua di dunia turun signifikan.

“Jumlah penduduk yang berada dalam kemiskinan di China hampir tiga per empat dari tingkat kemiskinan selama enam tahun, yakni dari 26 persen pada tahun 2007 menjadi tujuh persen pada 2012,” menurut laporan dari perusahaan riset Gallup yang berbasis di Amerika Serikat (AS), seperti dikutip dari laman CNN, beberapa waktu lalu.

     Selain berhasil mengurangi jumlah masayarakat kelas bawah, Negeri Tirai Bambu juga berhasil mendorong 65 persen penduduknya untuk naik kelas ke kelompok menengah dan menengah atas. Sejak memulai pembangunan ekonomi pada 1980, China berhasil menekan angka kemiskinan secara drastis yang saat itu berada pada level 64 persen.

   Tren tersebut juga dikaitkan dengan reformasi ekonomi dalam negeri yang diterapkan selama beberapa dekade terakhir. Salah satu aspek khusus dari keberhasilan sosio-ekonomi tersebut, lantaran adanya pertumbuhan industrialisasi yang pesat di ibu kota. Hal ini mendorong warga perdesaan untuk urbanisasi dan menilai pekerjaan di pusat perkotaan jauh lebih baik, khususnya pada sektor manufaktur.

“Peningkatan pendidikan dan kesehatan telah memainkan peranan pentig dalam membantu kebanyakan warga China untuk keluar dari kemiskinan,” demikian penilaian Gallup.

      Jumlah penduduk China pada pertengahan 2014 diperkirakan mencapai 1,355,692,576 (July 2014 est.) atau sekitar 20% dari penduduk dunia, belum termasuk Hong Kong, Makau, dan Taiwan. Tantangan demografi yang dihadapi China saat ini, antara lain populasi yang menua, dan tingginya tingkat cacat lahir di wilayah tertentu. Ketidakseimbangan rasio gender pada dasarnya tidak terlalu tajam, yakni laki-laki: 51,3%, perempuan: 48,7%, namun isu yang berkembang adalah sulitnya kaum laki-laki mencari pasangan hidup akibat paradigma sosial yang mengakibatkan kaum perempuan Tiongkok lebih memilih pasangan hidup yang berada ataupun expatriat. Pertumbuhan penduduk di China diperkirakan akan terus meningkat tajam mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2040.

      Sebanyak 128 juta penduduk atau 13.4 persen dari total penduduk Tiongkok hidup di bawah garis kemiskinan, karena China menaikkan standar garis kemiskinan menjadi 1.500 yuan atau US$ 230 per tahun (setengah dari standar garis kemiskinan yang ditetapkan Bank Dunia). Untuk itu, Pemerintah china telah menyusun rencana program pengentasan kemiskinan 10 tahun (2011–2020). Sementara itu pada pertengahan 2012, tingkat pengangguran di RRT mencapai 4,1% dari total penduduk China. Untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan, pemerintah Tiongkok telah menciptakan 10,24 juta lapangan pekerjaan baru pada akhir bulan September 2012. Selain itu sebagai upaya memperluas penyediaan keamanan sosial bagi penduduknya, pemerintah Tiongkok telah memberikan jaminan social security untuk 90 persen penduduknya, serta memberikan rural pension scheme untuk 330 juta petani yang berumur 60 tahun lebih dengan tunjangan bulanan yang bervariasi sesuai tingkat standar penghasilan daerah mereka.

C. PERKEMBANGAN DANA PEMBANGUNAN DI CHINA

      Pertumbuhan dan pembangunan pesat yang terjadi pada Cina merupakan suatu fenomena yang banyak menyita perhatian internasional. Kesuksesannya untuk bangkit dari keterpurukan dan dinamika dalam negeri pasca perang sipil yang berujung pada kemenangan Partai Komunis Cina memberikan sejarah baru bagi keberlangsungan Cina sebagai sebuah negara. Pada periode 1949 – 1976, tidak ada pembangunan signifikan yang terjadi pada Cina, hingga kemudian pada 1978, Deng Xiaoping pemimpin baru yang menggantikan Mao Zedong  melakukan reformasi pada politik dan ekonominya dan memutuskan untuk memulai modernisasi. Partai Komunis Cina mulai mengikuti langkah negara tetangganya seperti Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura untuk mencapai kemakmuran dengan kebijakan yang berorientasi pada ekspor, sehingga tidak lama kemudian mengakibatkan investasi dan join ventur membanjiri Cina, dan membawanya pada posisi sebagai  factory of the world 

      Pembangunan perekonomian yang pesat merupakan akibat dari reformasi politik yang dilakukan oleh Cina. Segala kebijakan yang diambil harus mendukung pembangunan perekonomian, dan dari perubahan politik pula, Cina dapat memulai usahanya untuk melakukan modernisasi. Hal ini terlihat pada tahun 1988, dimana Cina mulai melegitimasi perusahaan swasta, kemudian menetapkan ekonomi pasar sosialis pada 1993, dan mulai menganggap perusahaan swasta sama pentingnya dengan pelaku ekonomi negara pada 1999. Bahkan, angkatan pertahanan Cina menjadi salah satu aktor yang harus menjadi penyokong pembangunan perekonomian negeri tirai bambu tersebut. Tiga puluh tahun setelah melakukan reformasi, pembangunan ekonomi Cina memperlihatkan kemajuan yang besar, terlihat dari Cina yang telah menjadi negara perdagangan terbesar dunia kedua pada tahun 2008 serta melampaui Jepang berdasarkan ukuran Gross Domestic Product (GDP) pada 2010. Selain itu, pada periode 2008-2012, pertumbuhan GDP Cina telah mengalami peningkatan dengan angka sekitar 10% pertahunnya.Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat sebagai negara dominan saat ini yang mana pascakrisis finansial 2008, tingkat pertumbuhan GDP Amerika Serikat justru menunjukan angkayang rendah, yaitu hanya sekitar 2% hingga periode 2012.Pembangunan pesat yang terjadi pada Cina dan kemampuannya yang mulai mampu mengejar negara-negara besar khususnya secara ekonomi kemudian menjadi penting untukdianalisa. Hal tersebut dikarenakan, sebagaimana yang dijelaskan dalam teori power transitions, pembangunan pesat yang terjadi pada suatu negara sewaktu-waktu akan menimbulkan dampak terhadap negara lain, khususnya terhadap negara yang menjadi pemimpin‘ dalam sistem internasional.

      Dalam hal ini, negara yang mengalami pertumbuhan pesat dapat saja menjadi penantang yang potensial bagi negara dominan dalam sistem internasional, khususnya apabila pertumbuhan yang dimilikinya mulai mengejar dan setara dengan negara dominan. Selain itu, peningkatan pesat yang terjadi pada suatu negara juga dapat memicu timbulnya keinginan untuk mengubah sistem yang ada oleh negara yang mengalami peningkatan power.

      Sepeninggal  Mao Zedong pada 1976, Cina mengalami disfungsi dan kemunduranekonomi yang membawanya pada situasi kritis, dan lebih dari 900 juta rakyat Cina menuntut untuk dilakukannya perubahan pada politik. Dua tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1978,Deng Xiaoping muncul sebagai tokoh pemimpin baru bagi Partai Komunis Cina yang kemudian melakukan reformasi pada perekonomian. Reformasi ekonomi tersebut dapat dijelaskan dalam tiga preposisi, yaitu berupa mulai dibukanya ekonomi Cina terhadapinvestasi asing dan private ownership, memperbolehkan kekuatan pasar Mempengaruhi harga dan alokasi barang, serta mengharuskan material incentives menjadi mekanisme utama dalammenstimulasi peningkatan produktivitas dan efisiensi. Reformasi ini sendiri dilakukan dengan slogan reforming and opening, yaitu modernisasi yang dilakukan dengan menggunakan ilmu dan teknologi Barat yang dilakukan dengan aturan sosialis. Pada pertengahan 1990an, produk Cina telah memasuki hampir seluruh pasar diseluruh dunia. Istilah Made in China 

juga menjadi hal yang tidak dapat disangkal dan mulai umumditemui pada barang-barang impor di berbagai negara, serta dikenal sebagai barang cheapbut well-made.Selain itu, saat negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan negara di Eropa telah mengalami kemerotosan perekonomian akibat krisis yang menimpanya, Cina bertahan sebagai kekuatan yang memperlihatkan pembangunan yang stabil, terlihat dari total perdagangan dan GDP yang terus mengalami peningkatan tiap tahunnya.

       Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa peningkatan nilai perdagangan barang Cina keseluruh dunia meningkat tiap tahunnya, dimana pada tahun 2012, nilai perdagangan barang Cina mencapai angka senilai 2 triliun US Dollar. Hal ini yang kemudian menjadi salah satu faktor terpenting terhadap pertumbuhan ekonomi Cina yang berimbas pada peningkatan power  Cina, khususnya berdasarkan aspek ekonomi yang dilihat dari nilai GDP.

      Dari grafik dan tabel diatas, terlihat bahwa total nilai GDP Cina mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2010, Cina telah menyalip Jepang sebagai negara kedua terbesar dalam ukuran GDP. Fenomena ini menjadi gambaran bagaimana pertumbuhan dan pembangunan Cina yang pesat telah mampu mengungguli Jepang yang telah lebih dahulu melakukan pembangunan sebelum Cina. Selain itu, terlihat pula bahwa Cina kini telah mengungguli kekuatan-kekuatan besar dunia seperti Jerman, Inggris, dan Perancis berdasarkan total nilai GDP, yang mana hal ini kemudian berimbas pada kapabilitas power  Cina serta posisinya dalam sistem internasional.

     Selain itu, faktor yang juga banyak mempengaruhi pertubuhan dan pembangunan Cinakhususnya pada bidang ekonomi pada dekade terakhir adalah pasca bergabungnya Cina dalamorganisasi perdagangan dunia atau World Trade Organization (WTO) pada Desember 2001. Bergabungnya Cina ke dalam WTO bukan tanpa alasan, karena pada hakekatnya, sebelum bergabung dalam organisasi perdagangan internasional tersebut, pada tahun 1993 situasi perekonomian Cina mengalami penurunan, khususnya setelah diberlakukannya reformasi ekonomi Cina dengan menerapkan systemsocialist market economy. Pada tahun 1992, pertumbuhan perekonomian Cina meningkat sebesar 14,2%, namun menjadi 10,5% di tahun 1995. Selain itu, krisis finansial Asia juga mengakibatkan angka pertumbuhan ekonomi Cina kembali menurun, dengan angka pertumbuhan ekonomi sebesar 9,6% pada 1996, dan 7,1% ditahun 1999. Fenomena ini juga berdampak pada penurunan tingkat Foreign Direct Investment  (FDI) Cina, yang mana FDI merupakan motor penggerak terbesar Cina saat itu. Hal ini yang kemudian mendorong Cina secara terpaksa untuk begabung dalam WTO, guna memulihkanperekonomiannya.

     Meski reformasi ekonomi yang kini dijalankan oleh Cina merupakan transportasi dalam mencapai modernisasi, namun hanya terdapat empat aspek yang melalui tahap modernisasi, yaitu modernisasi terhadap agrikultur, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pertahanan nasional. Dalam hal ini, modernisasi terhadap sistem sosial-politik tidak dilakukan, meski Partai Komunis Cina telah banyak melalui perubahan dalam perkembangannya yang mana telah menetapkan untuk melakukan reformasi ekonomi pada 1978. Hal tersebut dikarenakan, Cina memiliki tanggung jawab terhadap ideologinya, dimana tiap perubahan harus dengan tujuan membangun dan tidak merusak nilai sosialisme dan posisi Partai Komunis Cina.

D. PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

     Pada era globalisasi ini, suatu negara dituntut untuk dapat menguasai teknologi,mampu bersaing dengan negara-negara lain dalam hal ekonomi dan pasar, serta rakyat yang memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi akan IPTEK dan modernisasi. Kerjasama perdagangan dan ekonomi dengan China dalam rangka Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA) membawa implikasi besar terhadap industri dalam dan luar negeri. China merupakan salah satu negara yang paling mendapat perhatian ASEAN karena kekuatan ekonominya. Di tahun 2010, kekuatan ekonomi China berhasil melampaui Jepang setelah beberapa tahun sebelumnya melampaui Jerman, Perancis, dan Inggris. Hal ini menunjukkan bahwa China tumbuh menjadi negara yang menunjukan peningkatan ekonomi yang di atas rata-rata, mampu bertahan dari goncangan krisis ekonomi dunia pada akhir abad ke 20. China mampu menjadi seperti sekarang karena beberapa faktor, seperti aspek politik,ekonomi, sosial, dan budaya yang juga memiliki peranan yang sangat penting dalam kemajuan China. Selain itu faktor lainnya yang tidak kalah penting adalah China pandai memanfaatkan peluang dalam perdagangan.

   Asean-China Free Trade Agreement merupakan kesepakatan antara negara- Negara ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tariff maupun non-tarif, peningkatan aspek pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, dan sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong perkonomian para pihakACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China. Inisiatif untuk bekerjasama dalam pengembangan ekonomi datang dari Cina. Perkembangan ekonomi Cina tampaknya tidak terbendung untuk menjadi perekonomian terbesar di dunia dalam dua atau tiga dekade ke depan. Harga produk yang murah dan jenis produk yang bervariasi serta dukungan penuh pemerintah Cina membuat produk Negara lain sangat sulit untuk bersaing. Pemerintah Amerika Serikat pun pada mulanya berupaya melindungi perekonomian dalam negerinya dan berusaha menekan Cina, antara lain untuk membiarkan mata uang renminbi menguat dan mengurangi surplus perdagangan.

     Dalam perkembangannya, AS harus realistis bahwa Cina tidak dapat lagi ditekan dan lebih baik bekerjasama dalam memulihkan perekonomian dunia dari krisis global. Pada tahun 2001, pada pertemuan antara China dan ASEAN, Cina menawarkan sebuah proposal ASEAN-China Free Trade Agreement untuk jangka waktu 10 tahun kedepan. ACFTA dirancang oleh para kepala negara anggota ASEAN pada pertemuan puncak ASEAN dan Republik Rakyat Cina pada tanggal 6 November 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Dalam prosesnya, negosiasi tersebut akan berlanjut melalui tahapan-tahapan. Satu tahun berikutnya, yaitu tahun 2002, pemimpin ASEAN dan China siap menandatangani kerangka perjanjian Comprehensive Economic Cooperation (CEC), yang didalamnya terdapat pula diskusi mengenai Free Trade Area (FTA).

     Kerangka Persetujuan CEC berisi tiga elemen yaitu liberalisasi, fasilitas, dan kerjasama ekonomi. Elemen liberalisasi meliputi barang perdagangan, servis atau jasa 24 dan investasi. Tidak diragukan lagi bahwa proposal yang ditawakan oleh China sangat menarik karena China dan ASEAN sama-sama melihat kemungkinan besar akan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dengan perjanjian tersebut. Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para kepala negara kedua pihakmenandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4November 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani oleh menteri-menteri ekonomi ASEAN-RRC pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.

   Pelaksanaan perdagangan bebas dalam ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)di Indonesia secara regulasi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of South East Asian Nations and the People’s Republic of China, sebagaimana telah diratifikasi,membentuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan ACFTA melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004, pada tanggal 15 Juni 2004. Didalam framework tersebut disepakati penetapan pembentukan perdagangan bebas untuk barangpada tahun 2004, sektor jasa tahun 2007, dan investasi tahun 2009. Sementara dari sisi kesiapan perdagangan bebas bagi ASEAN juga berlaku bertahap. Perdagangan bebas mulai berlaku tahun 2010 antara Cina dengan ASEAN-6 yaitu untuk Indonesia, Singapura, Thailand,Malaysia, Philipina, dan Brunei. Sementara tahun 2015 berlaku bagi Cina dengan ASEAN-4yaitu Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Beberapa isu yang terkait perkembanganACFTA, khususnya di Indonesia. Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan Cina. Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam negara anggota ASEAN (Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, yang disebut dengan ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA).

E. HAMBATAN-HAMBATAN PERDAGANGAN ANTAR NEGARA

      ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara- negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

- LANDASAN HUKUM

   Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani ASEAN - China Comprehensive Economic Cooperation pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People’s Republic of China di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.

Indonesia telah meratifikasi Ratifikasi Framework Agreement ASEAN-China FTA melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004.

Setelah negosiasi tuntas, secara formal ACFTA pertama kali diluncurkan sejak ditandatanganinya Trade in Goods Agreement dan Dispute Settlement Mechanism Agreement pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Laos.

Persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada pertemuan ke-12 KTT ASEAN di Cebu, Filipina, pada bulan Januari 2007. Sedangkan Persetujuan Investasi ASEAN China ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand.

- TUJUAN ASEAN China-FTA

1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.

2. Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.

3. Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.

4. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.

- PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA

     Persetujuan Jasa ACFTA telah berlaku efektif sejak Juli 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa dikedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus national treatment untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing Pihak ACFTA.

   Paket Pertama Persetujuan Jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, Paket Pertama tersebut mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4 moda penyediaan jasa baik cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural persons.

     Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah, Persetujuan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para Pihak seperti : (a) business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting; (b) construction and engineering related services; (c) tourism and travel related services; (d) transport services; educational services; (e) telecommunication services; (f) health-related and social services; (g) recreational, cultural and sporting services; (h) environmental services; dan (i) energy services.

F. PERAN KURS VALUTA ASING DALAM PEREKONOMIAN LUAR NEGERI CHINA

     Kurs tengah yuan renminbi terhadap dolar Amerika kemarin untuk pertama kali menembus garis psikologi 8 lawan 1 dengan mencatat rekor tertinggi sejak Tiongkok menghidupkan reformasi mekanisme pembentukan kurs bulan Juli tahun lalu. Harga yuan kemarin mencatat angka 7,9982 yuan ditukar satu dolar Amerika. Sehubungan dengan itu, ahli yang terkait menyatakan, dalam waktu 10 bulan yang lalu, nilai tukar yuan telah mencatat kenaikan di atas 3,36 persen dalam fluktuasi naik turun. Ini menunjukkan bahwa nilai tukar yuan sudah memiliki fleksibilitas yang tinggi, dan serangkaian langkah deregulasi devisa yang digulirkan pemerintah pada masa akhir-akhir ini telah menarik semakin banyak perusahaan dan perseorangan untuk ambil bagian dalam pasar perdagangan yuan dan valuta asing, sehingga peran kekuatan pasar dalam mekanisme pembentukan kurs yuan meningkat. Berikut laporan wartawan kami.

     Bank Rakyat Tiongkok sebagai bank sentral pertengahan bulan lalu telah melakukan penyesuaian kembali dalam taraf relatif besar atas kebijakan pengelolaan devisa Tiongkok dengan mengendurkan pembatasan penggunaan dana valuta asing oleh perusahaan dan masyarakat di bawah pos neraca berjalan. Langkah-langkah itu antara lain, perusahaan tidak perlu lagi surat izin untuk membuka rekening valuta asing, perusahaan diizinkan membeli devisa di muka untuk memudahkan pembayaran impor, batasan maksimal pembelian devia oleh penduduk daratan Tiongkok dinaikkan dari 8.000 dolar Amerika menjadi 20.000 dolar Amerika setiap orang tiap tahun, dan dilaksanakan pengelolaan jumlah maksimum tahunan.

     Sementara itu, pemerintah melakukan penyesuaian kembali atas kebijakan pengelolaan devisa di bawah pos modal yuan. Berdasarkan pengumuman bank sentral Tiongkok, lembaga usaha sekuritas Tiongkok sudah diizinkan menggalang dana valuta asing di luar daratan Tiongkok dalam jumlah maksimum tertentu, serta berinvestasi di bursa sekuritas luar daratan Tiongkok; bank-bank dan perusahaan asuransi Tiongkok juga diizinkan menggalang dana yuan di daratan Tiongkok, dan setelah ditukar menjadi valuta asing boleh diinvestasikan untuk jenis produk keuangan dengan imbalan tetap di luar daratan Tiongkok. Ini berarti perusahaan dan penduduk Tiongkok boleh berinvestasi di pasar modal luar daratan Tiongkok melalui lembaga-lembaga keuangan tersebut.

     Profesor Zhao Xijun dari Universitas Rakyat Tiongkok mengatakan, melakukan deregulasi penggunaan devisa agar perusahaan dan masyarakat lebih mudah menggunakan dana valuta asing atau berinvestasi di pasar modal luar daratan Tiongkok dengan menggunakan dana valuta asing, menguntungkan untuk mendatangkan lebih banyak peserta dalam pasar perdagangan yuan dan valuta asing, dan merupakan salah satu langkah konkret pemerintah Tiongkok untuk mendorong proses marketisasi mekanisme pembentukan nilai tukar yuan. Dikatakannya,

     "Dengan langkah-langkah reformasi itu, skala konversi yuan dan valuta asing serta pelakunya telah bertambah, begitu pula jenis produk investasinya. Dengan demikian peran pasar dalam perdagangan yuan dan valuta asing menjadi semakin nyata, dan peran kedua pihak yang melakukan transaksi dalam penentuan harga menjadi semakin besar."

   
     Mendorong kekuatan pasar mengambil peran lebih penting dalam mekanisme pembentukan nilai tukar yuan adalah tujuan penting pemerintah Tiongkok dalam reformasi mekanisme pembentukan nilai tukar dan ini juga menjadi salah satu fokus perhatian masyarakat internasional. Departemen Keuangan Amerika dalam laporannya beberapa hari lalu telah menyangkal isu tentang pemerintah Tiongkok memanipulasi nilai tukar yuan. Menteri Kuangan Amerika, John Snow mengatakan,

"Yuan harus menemukan sendiri nilainya yang sesuai dengan peran dominan pasar. Pemerintah Tiongkok juga menyatakan kesediaan untuk mendorong pasar mengambil peran lebih besar dalam mekanisme pembentukan nilai tukar yuan. Kami dengan gembira menyaksikan bahwa pemerintah Tiongkok sedang berupaya memperluas permintaan domestik, menyesuaikan kembali struktur produk ekspor dan melakukan reformasi lebih mendalam atas kebijakan nilai tukarnya. Tindakan-tindakan itu sejalan dengan tujuan Tiongkok untuk mendorong pembentukan nilai tukar agar lebih ditentukan pasar, dan kebijakan nilai tukar lebih fleksibel. Dan ini erat kaitannya dengan kepentingan Tiongkok untuk jangka panjang."

INFORMASI KURS

SUMBER : 

1. Unknown, "Pertumbuhan Ekonomi RRT", http://www.kemlu.go.id/beijing/Documents/Informasi%20Dasar%20RRT.pdf [diakses tanggal 18 April 2015]

2. Unknown, 2013, "Angka Kemiskinan China Turun", http://www.koran-jakarta.com/?2237-angka%20kemiskinan%20china%20turun [diakses tanggal 18 April 2015]

3. Unknown, "ASEAN China-Free Trade Area", http://ditjenkpi.kemendag.go.id/Umum/Regional/Win/ASEAN%20-%20China%20FTA.pdf [diakses tanggal 18 April 2015]

4. 2006, "Peran Kekuatan Pasar Meningkat Dalam Mekanisme Kurs Yuan", http://indonesian.cri.cn/1/2006/05/16/1@43316.htm [diakses tanggal 19 April 2015]

5. 2005, "Informasi Kurs", http://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx [diakses tanggal 20 April 2015]

SEBERAPA KUATKAH PEREKONOMIAN CINA MEMPENGARUHI DUNIA ?

DOSEN             : MUHAMMAD FIRDAUS

MATA KULIAH : PEREKONOMIAN INDONESIA # (SOFTSKILL)

PEREKONOMIAN NEGARA CHINA

     

       CINA merupakan negara terbesar di kawasan Asia Pasifik, selain itu merupakan negara yang padat penduduknya, perekonomian Negara Cina yang pesat sekarang ini tidak akan lepas dari perjuangan beberapa tokoh Cina untuk merubah sistem perekonomian Cina. Perekonomian Cina mengalami kebangkitan, perubahan tersebut telah merubah Cina menjadi negara yang memiliki Kekuatan Perekonomian, INGIN LIHAT LEBIH JELASNYA, CHECK THIS OUT !

1. SISTEM PEREKONOMIAN

A. Arti Sistem

     Banyak para ahli di berbagai disiplin ilmu mengemukakan pendapatnya mengenai sistem. Namun, apapun defininsinya suatu sistem perlu memiliki ciri sebagai berikut (Suroso, 1993) :

- Setiap sistem memiliki tujuan

- Setiap sistem mempunyai 'batas' yang memisahkan dari lingkungan

- Suatu sistem dapat terdiri dari beberapa subsistem yang biasa juga disebut dengan bagian, unsur, atau komponen

- Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Karena itulah maka sistem sering disebut sebagai 'processor' atau 'transformator'

SISTEM NEGARA CINA

　　Republik Rakyat Tiongkok adalah Negara Sosialis diktatur demokrasi  rakyat di bawah pimpinan kelas buruh dengan persekutuan buruh dan tani sebagai dasarnya. Sistem sosialis adalah sistem pokok Republik Rakyat Tiongkok.

　　A.1 Undang-Undang Dasar

　　Undang-undang Dasar adalah undang-undang pokok negara. Undang-undang Dasar tersebut  pada  umumnya menentukan isi-isi  penting antara lain prinsip pokok sistem sosial dan negara dari suatu  negara, prinsip pokok organisasi dan kegiatan instansi  negara, serta hak dan kewajiban pokok warga negara.  Ada pula yang menentukan bendera dan  lagu nasional , lambang negara dan ibu kota serta sistem lain yang dipandang penting oleh kelas berkuasa, dan meliputi semua bidang kehidupan negara. Undang-undang Dasar mempunyai efek hukum tertinggi, merupakan dasar untuk menetapkan  hukum lain, segala hukum dan peraturan tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang Dasar.

     

     Program Bersama Majelis  Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok yang diumumkan menjelang berdirinya Republik Rakyat Tiongkok adalah program front persatuan  demokratis rakyat Tiongkok, yang juga memainkan peranan sebagai undang-undang dasar sementara. Program tersebut diterima baik Sidang Pleno Pertama Dewan Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok dan diumumkan pada tanggal 29 September tahun 1949 . Program tersebut telah  memainkan peranan sebagai undang-undang dasar  sementara sebelum dikeluarkannya  Undang-undang Dasar  Republik Rakyat Tingkok pada tahun 1954.

   

       Setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober tahun 1949, 4 buah Undang-undang Dasar  berturut-turut dirumuskan  dan diumumkan masing-masing pada tahun 1954,1975,1978 dan 1982. Undang-undang Dasar  keempat Tiongkok, yaitu yang diberlakukan sekarang ini adalah diterima baik dan diumumkan dalam Sidang ke-5 Kongres Rakyat Nasional Tiongkok ke-5 pada tanggal 4 Desember tahun 1982. UUD tersebut mewarisi dan mengembangkan prinsip pokok UUD tahun 1954, menyimpulkan  pengalaman perkembangan sosialis Tiongkok, dan menyerap pengalaman-pengalaman  internasional, merupakan sebuah undang-undang dasar yang berkepribadian  Tiongkok dan sesuai dengan kebutuhan modernisasi sosialis Tiongkok. UUD tersebut dengan tegas menetapkan  sistem politik dan ekonomi Republik Rakyat Tiongkok ,berserta  hak dan kewajiban warga negara, pengadaan  badan negara dan lingkungan  tanggung jawabnya serta tugas pokok negara pada masa selanjutnya. Dengan cirri pokok menetapkan  sistem pokok dan tugas pokok Tiongkok,  mengukuhkan  4 prinsip dasar dan pedoman dasar reformasi dan keterbuka Tiongkok. UUD tersebut menetapkan  rakyat semua etnis dan segala organisasi di seluruh Tiongkok harus menjadikan  UUD itu  sebagai patokan fundamental  kegiatan, segala organisasi atau perseorangan tidak mempunyai hak istimewa untuk  melangkaui  UUD dan  dan hukum. UUD tersebut terbagi 5 bagian, kata pengantara, program umum, hak dan kewajiban pokok warga negara, badan negara, bendera nasional, lambang nasional dan ibu kota, terdapat 4 abab dengan 138 pasal. Sejak diumumkannya, Tiongkok telah mengadakan empat kali revisi atas UUD tersebut agar disempurnakan terus.

　A.2 Sistem Kongres Rakyat

　　Sistem Kongres Rakyat adalah sistem politik mendasar Tiongkok, adalah bentuk organisasi kekuasaan politik dari diktatur demokrasi rakyat Tiongkok, dan adalah bentuk pemerintahan  Tiongkok. Berbeda dengan parlemen di bawah sistem “trias politika ” Barat, Kongres Rakyat Nasional KRN Tiongkok dikukuhkan oleh UUD Tiongkok sebagai badan kekuasaan negara tertinggi. Semua warga negara Tiongkok yang umurnya 18 tahun ke atas semuanya mempunyai hak memilih atau dipilih menjadi wakil kongres rakyat. Di Tiongkok, dalam Kongres Rakyat berbagai tingkat, wakil kongres rakyat tingkat kecamatan  dan kebupaten dipilih secara langsung, tapi ke tingkat yang lebih tinggi wakil kongres rakyat dipilih secara tidak langsung. Kongres Rakyat Nasional terdiri atas  wakil-wakil dari berbagai propinsi, daerah otonom, kota setingkat propinsi dan tentara Tiongkok dengan masa baktinya  5 tahun, dan mengadakan  Sidang lengkap setiap tahun.

      Dalam sidang rutin KRN Tiongkok yang diadakan setiap tahun, wakil-wakil KRN Tiongkok mendengarkan laporan pekerjaan  pemerintah serta sejumlah laporan penting lain. Setelah dibahas diambil  keputusan relevan. Selama penutupan sidang, badan tetap dari semua tingkat kongres rakyat, yaitu Komite Tetap KRN akan menjalankan  wewenang yang  diberikan Kongres Rakyat Nasional . Misalnya wewenang Komite Tetap KRN Tiongkok meliputi penjelasan UUD dan pengawasan pelaksanannya, menetapkan  dan merevisi undang-undang  di luar undang-undang  yang dirumuskan  oleh KRN Tiongkok, bertanggungjawab dan melapor pekerjaan  kepada  KRN.

  Wewenang pokok KRN Tiongkok termasuk hak pembuatan  hukum, hak pengawasan, hak pemutusan masalah penting serta hak pengangkatan  atau pembebasan personel. Di Tiongkok, perumusan  program ekonomi nasional dan pembangunan sosial dalam masa tertentu telah menjadi kebijakan penting untuk mendorong perkembangan masyarakat Tiongkok, dan program-program itu baru akan memiliki efek hukum setelah diratifikasi oleh KRN Tiongkok. Hukum Tiongkok menentukan pemimpin utama Tiongkok, misalnya presiden dan Ketua KRN semua dipilih oleh KRN Tiongkok. Perdana Menteri dan semua  menteri pemerintah  dilantik oleh KRN Tiongkok. KRN Tiongkok dapat mengajukan mosi  pemecatan jabatan Ketua Komite Tetap KRN, Presiden Negara dan Perdana Menteri Dewan Negara yang sudah terpilih atau diputuskan  melalui prosedur tertentu.

A.3 Sistem Kerjasama Multi Partai dan Musyawarah Politik

　　Sistem kerjasama multi partai dan musyawarah  politik di bawah pimpinan  Partai Komunis Tiongkok adalah sebuah sistem politik pokok Tiongkok. Tiongkok adalah negara multi  partai. Selain  Partai Komunis Tiongkok, masih terdapat 8 partai demokratis . Partai-partai demokratis itu telah ada sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, mereka mendukung pimpinan  Partai Komunis Tiongkok di bidang politik, ini merupakan pilihan sejarah yang diambil mereka dalam kerjasama berjangka     panjang dan proses perjuangan bersama dengan Partai Komunis Tiongkok. Partai Komunis Tiongkok dan berbagai partai demokratis harus menjadikan  UUD sebagai patokan  kegiatan fudamentalnya. . Semua  partai demokratis merdeka di bidang organisasi, mempunyai kebebasan politik, kemerdekaan organisasi dan kedudukan  hukum yang setara dalam lingkungan  yang ditetapkan UUD. Pedoman pokok kerjasama Partai Komunis Tiongkok dengan  berbagai partai demokratis yalah  hidup berdampingan dalam jangka panjang, saling mengawasi, berhati terbuka serta senasib sepenanggungan .

  

      Partai- partai demokratis Tiongkok buka  partai oposisi, melainkan partai yang berpartisipasi dalam urusan pemerintahan dan  politik. Isi pokok partisipasi partai-partai tersebut adalah sebagai berikut: ikut serta dalam musyawarah tentang politik dan  pedoman penting  negara serta  calon pemimpin negara,  ikut serta dalam pengelolaan urusan negara, ikut serta dalam penetapan dan  pelaksanaan pedoman, kebijkan, hukum dan peraturan negara.

  

     Dalam pengambilan langkah penting atau pemutusan  masalah penting yang menyangkut ekonomi  negara dan penghidupan  rakyat, Partai Komunis Tiongkok sebelumnya pasti mengadakan musyawarah  dengan Partai-partai demokratis dan tokoh-tokoh non-partai, untuk secara luas mendengar pendapat  dan usul mereka, kemudian baru diambil keputusan. Partai-partai demokratis  dan tokoh-tokoh non-partai mempunyai wakil dalam proporsi tertentu dalam KRN beserta komite tetapnya, dalam komisi khusus tetap, dalam KR berbagai tingkat untuk dapat dengan lebih baik ambil bagian dalam  urusan politik dan pemerintahan  dan memainkan peranan pengawasan, dan memainkan peranan dalam Majelis Permusyawaratan Politik  Rakyat MPPR Tiongkok serta merekomendasi tokoh-tokoh  partai demokratis dan  non-partai menjabat pimpinan di pemerintah berbagai tingkat serta badan hukum.

  

B. Perkembangan Sistem Perekonomian Pada Umumnya

      Subsistem, itulah sistem perekonomian yang terjadi pada awal peradaban manusia. Dengan karakteristik tersebut, orang melakukan kegiatan ekonomi dalam hal ini produksi, hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau kelompoknya saja. Dengan kata lain pada saat itu orang belum berfikir untuk melakukan kegiatan ekonomi, apalagi demi keuntungan. Dengan semakin berkembangnya jumlah manusia beserta kebutuhannya, semakin dirasakan perlunya sistem perekonomian yang lebih teratur dan terencana.

B.1 Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis/Kapitalisme)

      Dasar berkerjanya sistem ini adalah adanya kegiatan 'invisible hand'/ tangan-tangan yang tidak kelihatan yang dicetuskan oleh ahli ekonomi Adam Smith. Dasar ini berasal dari paham kebebasan. Buku Adam Smith yang berjudul "The Theory of Sentiments" menjadi kerangka modal bagi ide-ide ekonominya (1759). Paham ini sejalan dengan pandangan ekonomi kaum klasik, dimana mereka menganut paham "Laissez faire", yang menghendaki kebebasan melakukan kegiatan ekonomi, dengan seminim mungkin campur tangan pemerintah.

      Jika demikian, selanjutnya apa tugas pemerintah? Menurut Kaum Klasik, tugas pemerintah adalah :

     - Mengelola kegiatan yang tidak efisien jika ditangani oleh pihak swasta

   - Membantu memperlancar dan menciptakan kondisi yang mendukung kegiatan ekonomi yang sedang berlangsung

       Secara umum karakteristik sistem ekonomi Liberal/Kapitalisme adalah :

- Faktor-faktor produksi (Tanah,modal,tenaga kerja, kewirausahaan) dimiliki dan dikuasai pihak swasta

- Pengambilan keputusan ekonomi bersifat Desentralisasi, diserahkan kepada pemilik faktor produksi dan akan dikoordinir oleh mekanisme pasar yang berlaku

- Rangsangan intensif diberikan dalam bentuk utama materi sebagai sarana memotivasi para pelaku ekonomi

- Proses berkerjanya sistem Liberal /Kapitalisme dapat dilihat digambar sbb

B.2 Sistem Perekonomian Perencanaan ( Etatisme/Sosialis)

     Pencetus ide mengenai sistem ekonomi etatisme adalah Karl Max, yang diilhami penderitaan kaum buruh yang terjadi saat itu, sebagai ulah para kaum kapitalis. Dalam sistem ini praktis kegiatan ekonomi sepenuhnya diatur dibawah kendali negara.

Sistem Sosialis Sendiri terdiri dari :

a. Sistem sosialis pasar, dengan karakteristik :

- Faktor-faktor dikuasai oleh pihak negara/pemerintah

- Pengambilan keputusan ekonomi bersifat desentralisasi dengan koordinasi oleh pasar

- Rangsangan dan intensif diberikan berupa material dan moral

b. Sistem Sosialis Terencana (Komunis) dengan karakteristik :

- Faktor-faktor produksi dimiliki dan dikuasi pihak negara/pemerintah

- Pengambilan keputusan ekonomi bersifat sentralisasi dengan koordinasi secara terencana

- Rangsangan dan intensif diberikan berupa material dan moral

B.3 Sistem Ekonomi Campuran

      Sistem ekonomi campuran ini adalah merupakan kombinasi 'logis' dari ketidaksempurnaan kedua sistem ekonomi diatas (liberalisme dan etatisme). Sistem campuran mencoba mengkombinasikan kebaikan dari kedua sistem, diantaranya menyarankan perlunya campur tangan pemerintah secara aktif dalam kebebasan pihak swasta dalam melaksanakan kegiatan ekonominya. Dengan keinginan seperti ini, banyak negara kemudian memilih sistem ekonomi campuran ini

C. Perkembangan Sistem Perekonomian Cina

     Kemajuan perekonomian negara Cina tentu saja ditopang oleh para pemimpin yang berkomitmen kuat di bidang ekonomi. Kemajuan perekonomian ini diawali pada masa Deng Xio Ping. Setelah masa Mao berakhir, Deng Xio Ping mulai mengembangkan konsep ekonomi global yang membuat Cina menjadi negara dengan kekuatan ekonomi terkuat di dunia. Konsep ekonomi global ini  bertujuan untuk mengembangkan kegiatan ekonomi Cina di dunia global dan internasional.

     Semua rakyat Cina, yang memang sudah terbiasa bekerja keras, menyambut perubahan tersebut dengan tangan terbuka. Hanya dalam kurun waktu 20 tahun, Cina mampu mengembangkan lebih 10 kota memiliki fasilitas bertaraf internasional. Tentu saja hal ini menjadi indikator keberhasilan Cina dalam menjalankan konsep yang telah disepakati dan dijalankan bersama.

     Kota-kota besar seperti Shanghai dengan gedung-gedung pencakar langit bukan hanya mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi, melainkan juga sebagai kota pariwisata yang mendatangkan banyak devisa. Hongkong yang baru bergabung kembali satu dekade lalu, kini tetap menjadi salah satu pembangkit ekonomi Cina yang utama. Guangzhou dengan ekonomi skala kecil juga dikembangkan dengan sangat baik. Shenzhen yang berjarak cuma 147 km dari Guangzhou, memiliki jalan tol yang mulus.

     Hebatnya, Shenzen didesain sebagai kota taman yang berstandar internasional dengan jumlah mobil dibatasi. Sepeda akan menjadi alat transportasi yang sangat dianjurkan. Shenzhen adalah kota yang sangat modern tapi berkonsep hijau. Kota-kota semacam inilah yang bisa menjadi contoh untuk kemajuan kota-kota di Indonesia.

     Selain memiliki kota-kota yang maju dan bertaraf internasional, Cina juga memiliki tingkat tabungan yang tinggi. Sumber daya alam yang dimiliki juga luar biasa banyak, serta dilengkapi dengan sumber daya manusia yang cerdas dan terdidik. Semua aspek-aspeknya dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Cina untuk menggerakkan ekonomi hingga ke dunia internasional.

     Cina juga terkenal dengan peraturan yang ketat dan tidak berdasarkan perasaan suka atau tidak suka. Hal itu membuat semua orang mempunyai kesempatan untuk berkarya dan menjalankan bisnisnya di Cina. Dengan daya kreativitas tinggi dan pelindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya, membuat ekonomi Cina berkembang dengan sangat pesat.

      Untuk sebuah negara yang memiliki jumlah rakyat terbanyak, tentu saja Cina pantas disebut dengan negara hebat yang mampu menggerakkan ekonomi rakyatnya dengan baik dan maksimal. Tak heran jika Cina mampu bersaing dengan negara-negara maju dalam bidang ekonomi. Bagaimana dengan Indonesia?

D. Para Pelaku Ekonomi Di Cina

Pelaku Ekonomi Cina : Raja di Berbagai Negara

     Pada dasarnya, urusan ekonomi tidak hanya urusan uang. Budaya, adat istiadat, peraturan lokal, dan kepribadian para pelaku bisnispun harus dipelajari. Aspek-aspek inilah yang dikembangkan secara maksimal oleh negara Cina. Lihatlah bagaimana piawainya orang-orang Cina mengembangkan bisnis sehingga menjadi suatu fenomena yang patut dipelajari dalam ekonomi international.

     Hampir di seluruh tempat seantero jagad, kita akan mudah menemui orang-orang Cina. Orang-orang lokal begitu menghargai dan memandang takjub kepada daya juang orang-orang Cina dalam menjalani kehidupannya. Benar jika ada yang mengatakan bahwa “Orang Cina selalu bisa menjadi bos di negara lain”. Hal ini terbukti dengan adanya fenomena di sekeliling kita. Tak jarang, orang Cina menjadi bos sedangkan orang Indonesia menjadi buruh mereka.

     Kegigihan orang Cina dalam menjalani kehidupannya bukan menjadi barang pembicaraan yang baru. Salah satu fenomena yang membuktikan sikap pantang menyerah orang Cina terjadi pada masa pembangunan Trans Continental. Pembangunan ini bertujuan untuk membuat jalur kereta api yang menghubungkan benua Amerika dari barat ke timur. Para petinggi Amerika merasa berhutang budi kepada buruh yang sengaja didatangkan dari Cina pada masa itu.

     Walaupun harus kehilangan beberapa orang yang terbunuh dalam ledakan bom yang digunakan menghancurkan batu-batuan gunung, buruh-buruh Cina tetap berkomitmen tinggi untuk menyelesaikan kontrak mereka.Kegigihan buruh-buruh Cina tersebut telah membuat pembanguan rel kereta api yang menjadi salah satu keajaiban dunia teknologi itu selesai tepat waktu.

2. PERKEMBANGAN STRATEGI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Strategi Pembangunan Ekonomi di Cina

     Negara Cina lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi dan cenderung menghindari konfrontasi. Cina aktif secara global maupun lokal. Hal tersebut dapat dilihat salah satunya melalui ketergabungan Cina ke dalam rezim World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001, juga peran aktif Cina dalam berbagai bentuk kerjasama kawasan.

      Dalam membentuk suatu perjanjian dengan pihak lain, Cina jarang memberikan komitmennya pada agreement yang dapat mengikat kebebasan Cina sebagai negara yang non konfrontatif. Cina cenderung mengambil posisi aman sembari memfokuskan diri pada pembangunan ekonomi nasional.

     Untuk memicu pertumbuhan ekonomi, sebuah strategi yang digunakan oleh pemerintahan Beijing adalah dengan membentuk kawasan-kawasan yang dianggap memiliki potensi menjadi Zona Ekonomi Khusus (ZEK). Dengan dibentuknya ZEK ini menunjukkan keterbukaan negara terhadap masuknya investor asing, yang dapat meningkatkan ekspor dan sekaligus melakukan kebijakan proteksi terhadap praktik ekonomi perusahaan maupun investor asing.

B. Perencanaan Pembangunan

     Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi China, menggambarkan negara raksasa ini menjadi kekuatan ekonomi kedua terbesar dunia saat ini, memang menghilangkan jati diri China dari negara sosialis, menjadi negara kapitalis raksasa, yang mengubah nasib dari sama rasa-sama rata, menjadi negara konsumtif. 

     Ketika memulai reformasi, kondisi sosial dan ekonomi, dan politik China cukup genting, sehingga satu-satunya jalan keluar adalah gencar membangun. Maklum, banyak rakyat yang menganggur, sementara bahan makanan yang tersedia sangat terbatas. Lantas diciptakan program pembangunan dengan istilah "growth at all cost", pertumbuhan dengan biaya seberapa pun. Ketika keadaan ekonomi sudah lebih maju, maka fokus pembangunan pun diarahkan ke pembangunan yang lebih berkualitas, lebih seimbang, menghasilkan pembangunan yang melanggengkan keharmonisan warga.

     Selama pembangunan dengan biaya seberapa pun dijalankan, rakyat China memang banyak berkorban. Sejak pembangunan dimulai tahun 1978, tidak sedikit warga yang terpaksa atau dipaksa kehilangan lahan dan rumahnya demi pembangunan. Sekarang, saat China telah maju, si pemilik lahan atau rumah yang tergusur harus diberi kompensasi yang menguntungkan.

     Asas pertumbuhan dengan biaya seberapa pun diterapkan, karena pada awalnya China tidak memiliki banyak sumber daya dan tidak memiliki jiwa kewirausahaan. Semangat bisnis telah lama terbenam oleh sistem perancanaan terpusat, yang mengharamkan keberadaan para kapitalis di masa lalu. Karena itu, pemerintah China pada awalnya mendatangkan pebisnis asing dengan segala fasilitas dan kemudahan. Selain untuk membangkitkan perekonomian, tujuan lain adalah untuk menumbuhkan kembali jiwa-jiwa bisnis mereka. Tetapi, konsekuensi dari pola seperti ini adalah tingginya tingkat kesenjangan pendapatan. buruh dibungkam, upah mereka tidak memadai. Semua ini demi terus merangsang investor asing masuk. 

      Kini, pemerintah China sudah berubah, mereka mengingatkan investor asing, ke depan akan ada peningkatan biaya buruh. Maklum, pemerintah China sudah mulai menekankan aspek pemberian jaminan sosial tenaga kerja.

     Pesatnya pembangunan China, memang seperti gebrakan yang tiada henti. Seperti kalimat yang diucapkan mendiang pemimpin China Deng Xiaoping, "Tetaplah berkepala dingin dan peliharalah sikap bersahaja. Jangan pernah ada di depan atau meraih posisi terdepan, tetapi berniatlah selalu untuk melakukan sesuatu yang besar". China membangun dengan perencanaan matang. Dikaji ditengah jalan, dimodifikasi jika perlu. Tampilan fisik di China pun bisa berubah dalam hitungan bulan, "bisa-bisa saat bangun tidur, di depan rumah sudah ada jalan layang berdiri". China bekerja 24 jam, musim dingin atau musim panas, sepanjang tahun. Perencanaan bukan sekedar kertas berisi tulisan indah dengan grafik menawan, tetapi kosong isinya, melainkan berdasarkan pengamatan serius di lapangan; soal apa saja yang terjadi di masyarakat, kebutuhan dan perkembangannya. Sebagai partai tunggal, partai komunis China tidak boleh terlena dengan kekuasaan yang bisa memabukan. Pemerintah China juga gencar mengirim warganya untuk belajar ke AS dan Eropa, untuk memperluas visi dan pengetahuan mereka. Seperti ucapan Deng Xiaoping,"begitu para mahasiswa kita yang bersekolah di seberang kembali, kita akan melihat transformasi dahsyat China".

3. PETA PEREKONOMIAN

A. Keadaan Geografis Cina

a. Letak dan Luas

     Cina terletak di kawasan Asia Timur. Secara geografis, Cina terletak antara 18• LU - 54 • LU dan 73• BT - 135• BT. Cina merupakan suatu daratan yang luasnya sekitar 9.592.961 km2. Adapun batas-batas wilayahnya adalah :

Sebelah utara     : Mongolia

Sebelah timur     : Laut Cina Timur dan Laut Kuning

Sebelah Selatan : Nepal, Bhutan, India, Myanmar, Laos, dan Vietnam

Sebelah barat     : Kazakstan, Tadzikistan, dan Afganistan

      Negara Cina bila dilihat dari bentang garis lintangnya dan bujurnya bisa dikategorikan didaerah sub tropis samapi daerah lintang kuda. Sehingga menyebabkan di daerah ini sering ditemui perubahan suhu yang ekstrim. Daratan Cina sebagian menghadap ke samudra pasifik dan laut Cina Selatan, sedangkan bagian lainnya (wilayah pedalaman) merupakan daratan pedalama Asia yang sangat luas. 

B. Mata Pencaharian Cina 

      Mata pencaharian utama penduduk Cina adalah pertanian. Jenis tanaman yang banyak diusahakan adalah padi, jagung, gandum, teh, kapas, dan tebu. Cina terkenal sebagai negara peternak ulat sutra dan penghasil bahan baku sutra terbaik di dunia. Cina juga memiliki cadangan mineral dalam jumlah besar, seperti batu bara, grafit, titanium, dan tungsten. Dalam aktivitas sehari-hari, penduduk Cina menggunakan mata uang Yuan.

C. Sumber Daya Manusia Cina

     Cina merupakan negara dengan penduduk terbesar di dunia, jika kita pergi ke segala penjuru, bisa dipastikan terdapat penduduk keturunan cina yang menetap disana. Karakteristik yang melekat pada diri mereka adalah orang cina pandai berdagang. Mereka terkenal dengan kepintaran dan keuletannya. Menurut sejarah cina, sebelum orang eropa dan Amerika berdagang, orang cina sudah lebih dulu berbisnis. Sebelum warga dunia mengenal kertas, masyarakat cina sudah lama menggunakannya, ketika bangsa Eropa dan Amerika ramai-ramai belajar filsafat, penduduk cina sudah sudah menularkan ilmu tersebut kepada anak cucunya. Bahkan filsuf-filsuf cina tak kalah hebat dibanding filsuf barat.

      Cina memiliki jumlah penduduk yang sangat banyak.Hal tersebut telah menunjukan bahwa Cina sangat unggul dalam bidang sumber daya manusia nya. Berbagai perkembangan pesat yang dialami Cina dikhawatirkan oleh banyak negara-negara maju di dunia. Cina memiliki rencana pembangunan makro lima tahunan yang sudah dilakukan sebanyak dua belas kali.Rencana tersebut bisa dibilang rencana yang sukses serta memajukan pembangunan di Cina. Proses penegakan hukum di Cina bukan main – main. Keseriusan pemerintahnya dalam pemberantasan korupsi ditempatkan dengan pondasi politik dan kepemimpinan yang kuat. Pemberantasan korupsi di Cina juga dilakukan dengan serius dan beberapa koruptor di Cina telah dijatuhi hukuman mati. Banyak penduduk Cina yang berada di desa mulai melakukan urbanisasi. Sebanyak 316 juta penduduk akan dipindahkan dalam waktu 20 tahun kedepan. Dalam bidang pendidikan, Cina sangat memperhatikan pembangunan sumber daya manusia mereka. Tingkat melek orang dewasa mencapai 95% dan sekolah sekunder mencapai 80%.. Universitas-universitas yang berada di Cina telah meluluskan 1,5 juta insinyur setiap tahunnya.

D. Investasi

  

     Prosedur dalam mendirikan sebuah usaha investasi asing di Cina, pemerintah Cina menerapkan sejumlah peraturan yang dapat menjawab berbagai persoalan, seperti manajemen tenaga kerja, pendaftaran usaha patungan, dan kontribusi modal. Liberalisasi serta kelonggaran terhadap batasan-batasan dalam penanaman modal dan pendirian perusahaan-perusahaan di Cina, adalah sejalan dengan keinginan Cina untuk menerapkan kebijakan reformasi dan membuka diri dan mewujudkan keinginan Cina untuk dapat bergabung dalam keanggotaan WTO.

      Cina juga mengalirkan dananya keluar negeri untuk memacu pertumbuhan di dalam negerinya. Pada awalnya Cina tidak dikenal sebagai negara pengekspor investasi yang penting. Namun, menjelang akhir 2004, Cina sudah mendirikan 8.299 perusahaan di luar negeri dan memiliki angka kumulatif ODI (Outward Direct Investment) lebih dari US$44,8 milyar di 150 negara. Menurut data statistik Kementerian Perdagangan Cina (Ministry of Commerce/ MOFCOM) pada tahun 2005, tercatat aliran kumulatif ODI sebesar US$ 57,2 milyar, ini merupakan sepersepuluh dari semua aliran FDI dari negara berkembang.31

     Pemerintah Cina pun antara tahun 1991-1997 membangun sebuah Tim Nasional yang berjumlah 120 perusahaan. Tim Nasional tersebut merupakan perusahaan-perusahaan besar milik negara yang nantinya akan berperan dalam arena persaingan industri di tingkat global. 120 perusahaan raksasa tersebut memiliki fungsi strategis masing-masing. 32 Perusahaan-perusahan tersebut bergerak di sektor: pelistrikan, batu bara, otomotif, elektronika, besi dan baja, mesin, kimia, material untuk konstruksi, transportasi, ruang angkasa, obat-obatan. 33 Semua perusahaan perusahaan ini mendapatkan berbagai macam fasilitas dan dukungan finansial dari negara.

Daftar Pustaka

1. Dumairy, 2005, "Perekonomian Indonesia", Jakarta, Erlangga.

2. Sutikno, Slamet, 2014, "Sistem Perekonomian Rakyat China", http://www.academia.edu/8666211/SISTEM_PEREKONOMIAN_NEGARA_CHINA_REPUBLIK_RAKYAT_TIONGKOK [diakses tanggal 21 Maret 2015]

3. Naissbitt, Doris dan Naisbitt John, 2010, "China's Megatrends", Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.

4. Seng, Ann Wan, 2013, "Rahasia Bisnis Orang China", Jakarta, Noura Books

5. Meredith, Robyn, 2010, "Menjadi Raksasa Dunia", Yogyakarta, Nuansa.

6. Ismail, Wisnu Khijir, 2013, "Analisis Iklim Negara China", https://www.academia.edu/8305560/Analisis_Iklim_Negara_China [diakses tanggal 21 Maret 2015]

7. Khosim, Amir dan Lubis, Kun Marlina, 2006, "Geografis", Jakarta, Grasindo.

8. Akbar, Juang, 2009, "Investasi Negara China", http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/127456-RB06J421p-Perkembangan%20investasi-Analisis.pdf [diakses tanggal 21 Maret 2015]